Saat berbisnis, Anda perlu mematuhi regulasi keamanan siber. Regulasi ini dibuat untuk melindungi data-data penting perusahaan dari serangan siber yang mengintai.
Di Indonesia, ada beberapa regulasi yang perlu Anda patuhi. Dengan menjaga kepatuhan ini, Anda akan terhindar dari pelanggaran hukum, kerusakan reputasi, dan hambatan operasional.
Sebelum mengenal berbagai bentuk regulasi keamanan siber di Indonesia, mari kita pahami beberapa dampak pelanggaran regulasi ini terhadap bisnis.
Dampak Pelanggaran Regulasi Keamanan Siber terhadap Bisnis
Jika tidak mematuhi regulasi keamanan siber, bisnis berpotensi mengalami hal-hal berikut, seperti mendapatkan denda dan sanksi, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional.
- Denda dan Sanksi Administratif: Perusahaan yang melanggar regulasi dapat dikenai denda besar yang membebani finansial dan mengurangi keuntungan yang didapat.
- Kerugian Reputasi dan Kepercayaan Pelanggan: Kebocoran data akibat pelanggaran dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan pelanggan.
- Gangguan Operasional Bisnis: Serangan siber yang terjadi karena pelanggaran regulasi dapat menghentikan proses bisnis, menyebabkan downtime, dan menghambat kelangsungan layanan.
Beberapa Regulasi Keamanan Siber di Indonesia
Berikut adalah beberapa regulasi keamanan siber di Indonesia yang harus dipatuhi. Dengan memahami aturan-aturan ini, bisnis akan terhindar dari risiko sanksi hukum atau kehilangan kepercayaan publik.
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)
Sumber: BPK RI
Regulasi keamanan siber di Indonesia yang pertama adalah UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur seluruh aspek pengelolaan data pribadi pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Dalam penerapannya, perusahaan wajib:
- Memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk pengumpulan dan pemrosesan data
- Menjamin keamanan penyimpanan dan pengelolaan data pribadi
- Memberikan hak akses, perbaikan, dan penghapusan data kepada pemilik data.
Pelanggaran atas UU PDP dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda besar, bahkan hukuman pidana.
2. Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025
Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025 mengatur keamanan sistem elektronik yang digunakan, terutama di sektor publik dan industri strategis seperti energi, telekomunikasi, dan keuangan.
Setiap perusahaan wajib melaporkan insiden siber, melakukan audit keamanan berkala, dan memastikan kompetensi tim IT-nya sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
3. ISO/IEC 27001
ISO 27001 adalah standar internasional yang menjadi acuan utama dalam manajemen keamanan informasi.
Dengan standar ini, Anda dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan dan memastikan perlindungan data.
Perusahaan yang mematuhi ISO 27001 umumnya lebih dipercaya pelanggan dan berpeluang menjalin kerja sama dengan mitra internasional.
4. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
PCI DSS adalah standar keamanan yang harus dipatuhi perusahaan penyedia layanan transaksi kartu kredit dan pembayaran digital.
Berkat regulasi ini, seluruh data pemegang kartu akan dilindungi melalui kontrol teknis dan kebijakan keamanan yang ketat.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.03/2022
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Surat Edaran ini merupakan turunan dari kebijakan keamanan siber OJK yang fokus pada tata kelola risiko teknologi informasi.
Isinya mencakup pentingnya penerapan manajemen risiko siber, sistem monitoring ancaman, hingga rencana pemulihan insiden.
Industri keuangan atau fintech yang menerapkan SEOJK ini diharapkan dapat merespons serangan siber dengan lebih cepat dan terukur.
6. Buku Putih Keamanan Siber Sektor Kesehatan
Buku Putih menjadi panduan strategis bagi institusi kesehatan dalam memperkuat keamanan digitalnya.
Isinya mencakup manajemen risiko, kebijakan pengamanan data, dan langkah pencegahan insiden siber yang menghambat layanan medis.
7. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS)
Sumber: Wp Library
RUU KKS dirancang untuk memperkuat sistem keamanan digital nasional dan melindungi infrastruktur vital negara.
Meskipun belum disahkan secara resmi, regulasi ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab pebisnis dalam mitigasi ancaman siber dan pelaporan insiden keamanan.
Cara Menerapkan Regulasi Keamanan Siber oleh Bisnis
Ikuti langkah-langkah ini untuk menerapkan regulasi yang tepat untuk perlindungan data dan sistem bisnis yang efisien.
- Pahami Risiko dan Kebutuhan Bisnis: Identifikasi potensi ancaman dan kebutuhan keamanan yang paling relevan dengan bisnis. Dengan ini, Anda dapat menerapkan kebijakan yang benar-benar menjawab risiko nyata.
- Rancang dan Terapkan Kebijakan Keamanan yang Tepat: Susunlah kebijakan keamanan siber internal yang selaras dengan regulasi dan budaya kerja perusahaan. Sebaiknya, dokumen ini sudah mencakup pengelolaan akses data, sistem otentikasi, serta manajemen insiden.
- Bangun Budaya Keamanan di Dalam Tim: Terapkan pelatihan rutin dan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran keamanan siber sebagai tanggung jawab semua pihak.
- Awasi dan Evaluasi Secara Berkala: Lakukan audit internal untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Dengan begitu, Anda dapat mendeteksi celah keamanan sejak dini.
- Lakukan Perbaikan Berkelanjutan: Perbarui sistem keamanan, kebijakan, dan prosedur kerja secara berkala agar bisnis Anda selalu siap menghadapi tantangan digital.
Saatnya Taat Regulasi untuk Jaga Keamanan Bisnis!
Itulah beberapa regulasi keamanan siber di Indonesia yang harus dipatuhi bisnis. Dengan menaati itu semua, bisnis akan terhindar dari sanksi hukum dan bisa membangun kepercayaan dan keamanan digital yang berkelanjutan.
Dengan memahami setiap aturan dan menerapkannya secara konsisten, bisnis Anda akan memiliki fondasi kuat dalam menghadapi tantangan dunia siber yang terus berkembang.
Ingin memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber ini? Mari ikuti kursus Introduction to White Team dari Cyber Studio.
Di sini, Anda akan mempelajari standar, framework, dan UU PDP yang harus ditaati. Selain itu, kami juga membantu merekomendasikan prospek kerja yang relevan di bidang White Team–tim yang memastikan Red Team dan Blue Team bekerja sesuai prosedur.
Kunjungi halaman learning path kami sekarang dan pastikan ketaatan bisnis terhadap regulasi setempat!